PARANG ULM

Pusat Kajian Anti Korupsi dan Good Governance Universitas Lambung Mangkurat

Pusat Kajian Anti Korupsi ULM Kritisi Revisi UU KPK

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Sejak bergulir pada proses pembahasan hingga akhirnya disahkan, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menuai pro kontra.

Sebagian pihak menyatakan revisi Undang-Undang KPK tersebut berpotensi mencabuti taring KPK dan melemahkan KPK secara kelembagaan.

Salah satu pihak yang kontra terhadap revisi tersebut yaitu Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) yang diketuai Ahmad Fikri Hadin.

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian Pusat Kajian Anti Korupsi ULM. Pertama yaitu persoalan pemilihan waktu pembahasan UU KPK yang dinilai agak kontroversial.

Pasalnya menurut Fikri, pembahasan revisi UU KPK dilakukan di saat semua mata tertuju kepada KPK dimana banyak orang sedang fokus memperhatikan proses penentuan Unsur Pimpinan KPK.

“Apalagi Revisi UU KPK ini kan sebelumnya bukan menjadi hal prioritas dalam Prolegnas, tapi tiba-tiba menjadi hal utama. Walaupun hal ini memang kewenangan dan ranah DPR,” kata Fikri.

Dijelaskan Fikri lagi, pembahasan revisi Undang-Undang KPK juga seolah mendapat restu dari Presiden RI, Joko Widodo ditandai dengan pengutusan Menteri Hukum dan HAM serta Menteri PAN RB dalam proses pembahasan revisi Undang-Undang KPK.

Hal ini dinilai Fikri bertentangan dengan janji-janji Presiden Joko Widodo yang sebelumnya menyatakan berkomitmen untuk memperkuat KPK.

“Presiden sebenarnya punya kewenangan penuh untuk memilih ikut membahas atau tidak, maka RUU yang diusulkan DPR bisa saja hilang dalam pembahasan,” kata Fikri.

Menurut Fikri dengan komposisi saat ini, jika penyidik KPK mayoritas akan diisi oleh Kepolisian, Ia tak lagi menilai adanya manfaat eksisnya KPK.

“Kalau begitu buat apa ada KPK, lebih baik kita perkuat Kepolisian saja,” kata Fikri.

Implikasi dari disahkannya revisi Undang-Undang KPK ini menurut Fikri bisa saja berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK.

“Dari data riil hasil survei Litbang Kompas, trust masyarakat kepada KPK selama ini cukup tinggi sementara kepada Kepolisian masih kurang,” terangnya.

Belum lagi menurutnya jika menilik lembaga independen di negara-negara lain di seluruh dunia yang benar-benar independen tanpa adanya Dewan Pengawas.

Hal ini juga dinilai membuka perdebatan lain secara teoritik yang menjadi dasar kritikan Pusat Kajian Anti Korupsi ULM terhadap revisi Undang-Undang KPK tersebut.


Artikel ini telah tayang di banjarmasinpost.co.id, https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/09/17/pusat-kajian-anti-korupsi-ulm-kritisi-revisi-uu-kpk-begini-alasannya?page=2.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *