PARANG ULM

Pusat Kajian Anti Korupsi dan Good Governance Universitas Lambung Mangkurat

Menyikapi Fenomena Serangan Fajar Pilkada

Oleh: Reja FahleviPeneliti Pusat Kajian Anti Korupsi & Good Governance UNLAM

HARI ini, 27 Juni 2018 bangsa Indonesia menggelar agenda besar pesta demokrasi, yakni Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara serentak. Atmosfir perpolitikan menjelang hajatan akbar tersebut terasa kian memanas.

Pemilukada serentak kali ini diikuti oleh 171 daerah di seluruh Tanah Air, yang terdiri dari pemilihan di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan diikuti sebanyak 569 pasangan calon.

Banyak permasalahan yang sering kita temui ketika hajatan demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan. Satu di antaranya yang selalu menjadi permasalahan klasik adalah masalah money politik yang salah satu diantaranya dikenal dengan istilah serangan fajar.

Dalam perpolitikan di Indonesia, serangan fajar merupakan istilah yang ditunjuk untuk mendefenisikan salah satu bentuk politik hitam dengan metode pemberian sesuatu baik uang maupun lainya kepada pemilik hak suara agar dapat memenangkan calonnya. Serangan fajar biasanya mengarah pada penduduk kelas menengah kebawah dan sering kali terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan. Biasanya waktu serangan dilakukan pagi hari buta jelang pemilihan dengan harapan dapat mengubah pilihan pemilih atau beberapa hari sebelum waktu pemilihan di laksanakan.

Modus yang digunakan dalam serangan fajar yang dilakukan para calon untuk membeli suara rakyat dengan iming-iming materi biasanya beraneka ragam. Mulai dari memberi uang, pemberian sembako ,sarung, pakaian dan bahkan zaman sekarang modus serangan fajar berbentuk pemberian voucher pulsa dan paket data internet.

Selain itu, modusnya dulu hanya dikenal dengan politik uang prabayar yakni uang diberikan dan pemilih akan memberikan suaranya pada tanda gambar yang disarankan. Namun cara itu tidak lagi efektif karena tim sukses tidak mempunyai bukti bahwa suara benar-benar diberikan kepada yang bersangkutan. Maka kemudian berkembang dengan politik uang pascabayar dimana pemilih akan dibayar setelah memberikan suaranya.

Dalam problem politik praktis, serangan fajar mewabah menjadi seperti sebuah penyakit yang cukup kompleks karena dapat menganggu stabilitas sistem demokrasi yang diimplementasikan suatu negara. Bagaimana tidak, serangan fajar yang dilakukan berbagai oknum sebagai perpanjangan tangan kandidat tertentu, dapat merubah hati nurani masyarakat dengan iming-iming materi semata.

Serangan Fajar adalah Money Politik
Politik uang yang sudah mendarah daging di Indonesia merupakan langkah awal bagi seorang calon pemimpin untuk memulai debut korupsinya. Mengapa demikian, karena serangan fajar akan berdampak pada niat dan upaya kandidat untuk mengembalikan segala dana yang dilontarkan pada serangan fajar sebelumnya.

Masyarakat yang menerima serangan fajar, secara tidak langsung berarti menyetujui adanya pimpinan yang korupsi pada masa pemerintahan. Itu berarti, tidaklah layak seorang individu yang menerima serangan fajar mengeluh kepada pemimpin yang korupsi sedangkan ia terlibat dalam praktek korupsi dengan memilihnya di Pilkada.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, tidak ada pemberian sanksi pidana bagi para pelaku politik uang. UU tersebut hanya mengatur sanksi diskualifikasi kepesertaan untuk calon kepala daerah atau partai politik.

Namun tindakan tersebut masih bisa dipidana dengan menggunakan Kitab Umum Hukum Pidana (KUHP), tepatnya pasal 149 ayat 1 dan 2. KUHP ayat 1 berbunyi, “Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah.”

Sedangkan KUHP ayat 2 berbunyi, “Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap”.

Maksimalkan Pengawasan
Persoalan klasik ini akan bisa teratasi apabila ada komitmen dari setiap elemen untuk melawan praktik politik uang dan serangan fajar menjadi yang contoh betapa akrabnya masyarakat dengan bujukan para politisi sesat, yang berusaha untuk menukarkan hak suara rakyat dengan materi.

Panitia pengawasan pemilu harus ekstra kerja keras melakukan pengawalan atas serangan fajar.

Bermodalkan berita yang terbaru dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang akan menerjunkan sejuta pengawas pemilu. Harusnya serangan fajar tidak perlu terjadi kedepan. Kalaupun, masih saja ada calon yang berani untuk melakukan serangan fajar. Panitia pengawas harus menindak dengan tegas.

Kenyataannya, panitia pengawas pemilu di negeri ini sangat jarang berhasil menindak secara tegas pelaku politik uang sampai ke aktor intelektualnya. Badan Pengawas Pemilu dari berbagai tingkatan harus berani bertindak tegas terhadap indikasi praktek politik uang. Selama ini pelanggaran-pelanggaran yang cenderung ditoleransi menyebabkan praktek politik uang kian marak. Ketika pelanggaran dibiarkan maka pemilih cenderung beranggapan praktek buruk itu sah-sah saja.

Dalam menyikapi serangan fajar sudah seyogyanya lah kita untuk mengatakan tolak dan lawan serangan fajar dan politik uang. Jangan sampai kita semua memiliki stigma ambil uangnya dan jangan pilih orangnya itu dibolehkan karena walau kita tidak memilih calonnya tetapi dengan menerima materi dalam serangan fajar tentulah akan tetap membuat politik uang makin subur. Mari mulai hari ini katakan dan praktikan no money politik, jangan terima dan pilih calon yang menggunakan praktik money politik. Satu suara anda hari ini akan berdampak bagi daerah anda lima tahun ke depan. (*)

Artikel ini telah tayang di banjarmasinpost.co.id dengan judul Menyikapi Fenomena Serangan Fajar Pilkada, http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/06/27/menyikapi-fenomena-serangan-fajar-pilkada?page=2.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *