PARANG ULM

Pusat Kajian Anti Korupsi dan Good Governance Universitas Lambung Mangkurat

Politik Uang Dibahas Serius di FGD PARANG ULM

BERITABANJARMASIN.COM – Pusat Kajian Anti Korupsi Dan Good Governance (Parang) ULM menyelenggarakan Focus Grup Discussion (FGD) “Mencegah Politik Uang dan Golput untuk Legitimasi dan Integritas Pemilu 2019 di Capung Cafe, Kamis (11/4/2019).Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi dan Good Governance (Parang) ULM, Read more…


Jelang Hari Pemungutan Suara, KalSel Sudah Darurat Politik Uang

HASIL survei jaringan pegiat anti korupsi di Indonesia dalam Anti Corruption Summit (ACS) bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mencatat aksi politik uang (money politics) dengan tindakan membeli suara (vote buying) sangat tinggi jelang Pemilu 2019 ini. DATA ini diungkap Ketua Read more…


Melawan Korupsi dalam Dunia Pendidikan

Korupsi merupakan sesuatu tindakan yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat sebuah bangsa. Korupsi adalah sesuatu yang potensial menjadikan masa depan negara menjadi suram. Korupsi di negara ini telah memasuki berbagai bidang dalam pemerintahan birokrasi, swasta, hukum politik, dan tidak terkecuali Read more…


Menyikapi Fenomena Serangan Fajar Pilkada

Oleh: Reja Fahlevi, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi & Good Governance UNLAM HARI ini, 27 Juni 2018 bangsa Indonesia menggelar agenda besar pesta demokrasi, yakni Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara serentak. Atmosfir perpolitikan menjelang hajatan akbar tersebut terasa kian memanas. Pemilukada serentak kali ini diikuti Read more…


Lemahnya Transparansi Dana Patrai Politik

KENTAL sangat terasa tahun politik 2018 yang akan dimulai dengan pertarungan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 171 daerah di Tanah Air tepatnya pada 27 Juni 2018 mendatang yang memberikan ruang bagi setiap individu untuk menentukan hak pilihnya sesuai dengan ruang Read more…


DPRD Provinsi Kalsel Akan Studi Komparasi ke Luar Negeri, Ini Komentar Pengamat Tata Negara

Rencana studi komparasi para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) ke luar negeri menjadi topik hangat beberapa waktu belakangan. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi dan Good Governance Universitas Lambung Mangkurat (ULM), M Erfa Redhani pun angkat Read more…


Pusat Kajian Anti Korupsi ULM Kritisi Revisi UU KPK

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Sejak bergulir pada proses pembahasan hingga akhirnya disahkan, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menuai pro kontra. Sebagian pihak menyatakan revisi Undang-Undang KPK tersebut berpotensi mencabuti taring KPK dan melemahkan KPK secara kelembagaan. Salah satu pihak yang Read more…


Pengamat Hukum ULM Nilai Kejati Kalsel Bisa Ambilalih Kasus Kunker Fiktif DPRD Kabupaten Banjar

Pengambilalihan perkara kasus kunker fiktif DPRD Kabupaten Banjar oleh Kejaksaan Tinggi Kalsel diperbolehkan. Prosesnya mengacu pada Peraturan Jaksa Agung No 039/A/JA/10/2010 tentang tata kelola administasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus, kemudian aturan itu diperbaharui pada tahun 2014 dengan Peraturan Jaksa Agung Read more…